Solid Gold Berjangka Semarang | Eks Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar resmi jadi Komisaris Utama (Komut) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Arcandra ditunjuk untuk menggantikan IGN Wiratmaja Puja.
Keputusan ini diperoleh dari pemungutan suara sebanyak 19.250.099.261 lembar saham yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kemarin.
“Saya perkenalkan dulu Komisaris baru, Pak Arcandra Tahar bergabung dengan PGN per RUPSLB hari ini. Alhamdulillah Pak Arcandra bisa bergabung dengan kita untuk mengubah PGN ke depan,” kata Direktur Utama (Dirut) PGN Gigih Prakoso usai RUPSLB, di Graha PGAS, Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Dalam kesempatan yang sama, Arcandra mengatakan, ke depannya ia akan fokus menjalankan tugasnya yakni meningkatkan potensi PGN dan juga anak usahanya di industri hulu dan hilir.
“Tentu saja mulai hari ini saya akan mendedikasikan waktu saya untuk membesarkan PGN ke depan karena potensi-potensi yang ada masih bisa digali dan ditingkatkan,” ujar Arcandra.
Dalam menjalankan tugas tersebut, ia meminta dukungan dari jajaran Komisaris yang masih menjabat.
“Saya juga minta dukungan para komisaris yang masih menjabat untuk bisa bekerja sama membangun PGN yang lebih baik ke depan,” tuturnya.
Lalu, apa pekerjaan rumah (PR) Arcandra di PGN?
PR Perdana Arcandra: Harga Gas Mahal
Bergabungnya Arcandra ke PGN sebagai Komut, Gigih berharap dengan latar belakang yang dimiliki eks Wamen ESDM tersebut maka program yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dapat terealisasi.
“Tentunya dengan adanya Pak Arcandra program tahunan kita yang sudah kita tuangkan di dalam RKAP PGN 2020 itu akan menjadi prioritas untuk bisa direalisasikan,” ungkap Gigih.
Adapun program strategis utama yang perlu dikerjakan PGN dalam waktu dekat yakni menurunkan harga gas terutama untuk industri. Ia menuturkan, pihaknya perlu berkonsultasi dengan Arcandra untuk menjalankan keputusan terbaik.
“Beberapa hal yang sangat strategic yaitu terkait dengan harga gas tadi. Kami tentunya akan konsultasi dengan beliau sesuai dengan harapan dari pemerintah. Karena beliau juga sudah punya background di oil and gas,” tutur Gigih.
Gigih menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung opsi pemerintah untuk menurunkan harga gas industri menjadi US$ 6 per MMBTU.
“Tiga hal yang disampaikan Presiden pada prinsipnya kami dukung,” tegas dia.
PGN Buka Opsi Impor Buat Tekan Harga Gas
Gigih Prakoso mengatakan bahwa pihaknya akan membuka opsi impor gas alam atau liquefied natural gas (LNG) untuk menekan harga gas dalam negeri. Impor jadi pilihan untuk menyeimbangkan ongkos produksi.
“Mengenai impor, ini juga sebagai opsi, sebagai balancing apabila diperlukan harga yang jauh lebih kompetitif, yang bisa diperoleh dari sources LNG ke depan,” kata Gigih di Graha PGAS, Jakarta, Selasa (21/1/2020).l
Dalam hal ini, Gigih menyampaikan beberapa opsi untuk menurunkan harga gas terutama untuk kebutuhan industri, sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, tingginya harga gas Indonesia ini membuat Jokowi kesal.
“Kami mendukung pemerintah maupun Bapak Presiden untuk menerapkan Perpres nomor 40 tahun 2016 dengan harapan untuk dukung sektor industri dengan harapan bisa mendukung sektor industri tumbuh dan berkembang secara kompetitif,” terang Gigih.
Selain opsi impor, PGN juga mendukung opsi pengurangan porsi pemerintah dari hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dalam KKKS, porsi pemerintah itu sebesar US$ 2,2 per MMBTU.
“Tiga hal yang disampaikan Presiden pada prinsipnya kami dukung, yang pertama adalah pengurangan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dalam rangka menurunkan gas, tentunya ini tergantung pada kebijakan pemerintah dan SKK Migas nantinya seperti apa,” papar Gigih.
Opsi terakhir yakni menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) yaitu kewajiban badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui badan pelaksana.
“Kami sangat membutuhkan alokasi khusus untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri khususnya di sektor di industri. Kami sudah hitung untuk industri yang perlu dapat insentif sesuai Perpres 40 ini sebanyak 320 MMSCFD (mili million standard cubic feet per day) adalah kebutuhannya, harapan bisa dipenuhi dari pembelian alokasi khusus DMO,” imbuh dia.
“Kami sudah hitung perlu adalah sebanyak 320 MMSCFD kebutuhan gas yang bisa dipenuhi dengan harga gas khusus. Harapannya bisa dipenuhi dari DMO gas dengan harga khusus. Sehingga bisa diterima di industri dengan willingness to pay dari pada kemampuan mereka untuk bayar supply gas yang dimaksud,” sambung Gigih.
sumber:detik.com – Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
